Deli Serdang| 88news.id : Sekretaris Umum DPP LASKAR JANUR KUNING, Bung Edi Susanto, A.Md.: Janji Distribusi Tanah untuk Rakyat Belum Terwujud, Hak Petani dan Masyarakat Adat Masih Terabaikan.
MEDAN – Persoalan konflik agraria, ketidakpastian hak atas tanah, serta nasib petani dan masyarakat adat di Sumatera Utara kembali menjadi sorotan. Janji-janji politik mengenai keberpihakan kepada rakyat, khususnya petani dan masyarakat adat, dinilai belum memberikan perubahan nyata terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanah dan ruang hidupnya.
Sekretaris Umum DPP LASKAR JANUR KUNING, Bung Edi Susanto, A.Md., menyampaikan bahwa masyarakat masih mengingat janji kampanye Joko Widodo pada periode 2014 dan 2019 sebagaimana tertulis dalam catatan dan pernyataan organisasi, mengenai distribusi satu juta hektare tanah untuk rakyat.
Harapan masyarakat ketika itu begitu besar. Rakyat berharap janji tersebut menjadi jalan keluar dari persoalan ketimpangan penguasaan tanah, sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi petani dan masyarakat adat.
Namun, menurut Edi Susanto, kenyataan yang dirasakan masyarakat justru jauh dari harapan. Alih-alih mendapatkan distribusi tanah yang dibutuhkan, petani dan masyarakat adat di berbagai daerah di Sumatera Utara masih menghadapi persoalan penggusuran, konflik agraria, dan ketidakpastian penyelesaian hak atas tanah.
"Harapan masyarakat terhadap janji politik untuk menyelamatkan kehidupan keluarga petani dan masyarakat adat ternyata belum menjadi kenyataan. Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar janji dan retorika, melainkan kebijakan nyata yang memberikan kepastian hak atas tanah dan perlindungan terhadap kehidupan mereka," tegas Edi Susanto.
BOBBY NASUTION DIHARAPKAN MEMBAWA PERUBAHAN, TETAPI BELUM SESUAI HARAPAN
Lebih lanjut, Edi mengatakan bahwa ketika Bobby Nasution menjadi Gubernur Sumatera Utara, muncul harapan baru di tengah masyarakat petani dan masyarakat adat.
Latar belakang akademis Bobby Nasution di bidang pertanian serta kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo sebagai menantu Presiden kala itu sempat menumbuhkan optimisme bahwa janji-janji politik mengenai keberpihakan kepada petani dan masyarakat adat dapat direalisasikan di Sumatera Utara.
Masyarakat berharap Bobby Nasution tidak hanya melanjutkan janji kampanye Presiden Joko Widodo, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan petani dan masyarakat adat dari persoalan penggusuran serta konflik agraria yang melibatkan kepentingan konglomerasi dan berbagai kekuatan ekonomi.
Akan tetapi, menurut Edi Susanto, harapan terhadap kepemimpinan tersebut belum terjawab sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
"Harapan terhadap Bobby Nasution untuk menghadirkan pembinaan, pengayoman, dan perlindungan kepada petani serta masyarakat adat ternyata masih jauh dari kenyataan. Jangan sampai harapan rakyat kembali menjadi pepesan kosong. Pemerintah harus membuktikan keberpihakannya melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji kampanye," ujarnya.
TIGA KALI PERGANTIAN GUBERNUR, NASIB PETANI DAN MASYARAKAT ADAT BELUM BERUBAH
Edi Susanto juga menyoroti bahwa sudah tiga kali terjadi pergantian Gubernur Sumatera Utara, tetapi nasib petani dan masyarakat adat masih belum mendapatkan penyelesaian yang semestinya.
Menurutnya, persoalan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak petani serta masyarakat adat tidak boleh terus-menerus diabaikan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Ia secara khusus mengingatkan adanya Keputusan Tim B Plus Tahun 2001–2002 dan hasil Panitia Khusus (Pansus) DPR RI yang menurutnya harus menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Dokumen dan hasil kerja tersebut dinilai penting untuk diperhatikan dalam proses penyelesaian hak-hak petani dan masyarakat adat atas tanah.
"Keputusan Tim B Plus Tahun 2001–2002 dan hasil Pansus DPR RI jangan sampai hanya menjadi dokumen tanpa makna. Gubernur Sumatera Utara harus memberikan perhatian serius terhadap berbagai hasil keputusan dan rekomendasi tersebut dalam penyelesaian hak-hak petani dan masyarakat adat atas tanah," tegasnya.
PROGRAM KETAHANAN PANGAN JANGAN SAMPAI MENGABAIKAN HAK PETANI
Dalam kesempatan tersebut, Edi Susanto turut menyinggung program ketahanan pangan yang menjadi salah satu agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ketahanan pangan seharusnya benar-benar diarahkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani serta masyarakat adat, bukan justru mengabaikan persoalan mendasar yang selama ini mereka hadapi.
Ia menilai bahwa pelaksanaan program ketahanan pangan masih harus dimaksimalkan, terutama dalam memastikan petani mendapatkan perlindungan, kepastian lahan, dan kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Jangan sampai petani yang seharusnya menjadi subjek utama pembangunan ketahanan pangan justru terus menjadi objek kekerasan dan konflik akibat kolaborasi kepentingan konglomerasi dengan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di daerah.
"Program ketahanan pangan Presiden Prabowo harus benar-benar berpihak kepada petani. Bagaimana mungkin kita berbicara tentang kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan apabila petani masih menghadapi konflik tanah, penggusuran, dan ketidakpastian hak atas lahan yang menjadi sumber kehidupan mereka?" ungkap Edi.
PEMERINTAH HARUS HADIR, BUKAN SEKADAR MEMBERIKAN JANJI
DPP LASKAR JANUR KUNING menegaskan bahwa persoalan petani dan masyarakat adat di Sumatera Utara membutuhkan penyelesaian yang serius, menyeluruh, dan berkeadilan.
Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan, pembinaan, pengayoman, serta kepastian hukum bagi masyarakat yang memperjuangkan hak atas tanahnya.
Edi Susanto menegaskan bahwa perjuangan petani dan masyarakat adat bukan semata-mata persoalan kepemilikan tanah, melainkan menyangkut keberlangsungan kehidupan keluarga, masa depan generasi berikutnya, serta keberadaan masyarakat adat yang memiliki hubungan historis dan sosial dengan tanah leluhurnya.
"Jangan biarkan petani dan masyarakat adat terus menjadi korban dari kepentingan ekonomi dan kekuasaan. Sudah terlalu lama rakyat menunggu. Yang dibutuhkan sekarang adalah keberanian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah khususnya sumatera utara untuk menyelesaikan persoalan agraria secara adil, menghormati hak masyarakat adat, dan memberikan kepastian atas tanah bagi petani."
Bagi LASKAR JANUR KUNING, keberpihakan kepada petani dan masyarakat adat tidak boleh berhenti pada slogan politik. Janji harus diwujudkan, hak rakyat harus dihormati, dan keadilan agraria harus benar-benar dihadirkan di Sumatera Utara, Namun jika hal ini tidak menjadi perhatian khusus maka dengan sangat terpaksa kami melakukan aksi turun ke jalan untuk menagih janji-janji pemerintah yang dianggap hanya pepesan kosong tutup Edi Susanto Amd saat ditemui di Bandara Kuala Namu. (IS).
