JAKARTA | 88news.id : Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penataan kembali tata kelola operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut mencakup pembatasan biaya operasional, penyesuaian kebutuhan tenaga relawan, hingga penerapan sistem kerja bergiliran atau shifting.
Kebijakan ini menjadi perhatian para mitra pengelola dapur MBG, khususnya terkait jumlah tenaga kerja dan kemampuan pembiayaan operasional setiap harinya.
Melalui keterangan resmi BGN tertanggal 3 November 2026, pemerintah menetapkan biaya operasional dapur maksimal sebesar Rp3.000 untuk setiap penerima manfaat per hari.
Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah efisiensi dan penguatan tata kelola anggaran agar pengeluaran setiap SPPG tetap terkendali serta tidak melampaui pagu APBN.
Sebelumnya, biaya operasional menggunakan mekanisme at cost tanpa plafon sehingga berpotensi menimbulkan pengeluaran yang melebihi alokasi anggaran.
Jumlah Relawan Dapur MBG Disesuaikan
Dalam penjelasan berikutnya pada 5 November 2026, BGN menegaskan bahwa tidak ada kewajiban bagi mitra SPPG untuk langsung mengurangi atau memberhentikan tenaga relawan.
Namun, BGN memberikan alternatif perhitungan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan jumlah penerima manfaat yang dilayani setiap dapur.
Berikut rincian acuan kebutuhan relawan per hari :
Dapur melayani lebih dari 3.000 penerima manfaat: 47 relawan.
Dapur melayani 2.500–2.999 penerima manfaat: 42 relawan.
Dapur melayani 2.000–2.499 penerima manfaat: 33 relawan.
Dapur melayani 1.500–1.999 penerima manfaat: 24 relawan.
Dapur melayani 1.000–1.499 penerima manfaat: 15 relawan.
BGN menegaskan bahwa jumlah tersebut merupakan alternatif kebutuhan tenaga kerja, bukan batas maksimal jumlah relawan yang diperbolehkan bekerja di dapur MBG.
Dalam keterangannya, Tysa Novenny menyampaikan:
“Perlu kami sampaikan bahwa tidak ada kewajiban bagi dapur SPPG untuk mengurangi relawan. Kami hanya memberikan alternatif perhitungan kebutuhan relawan SPPG per hari berdasarkan jumlah penerima manfaat.”
Ia juga menegaskan bahwa jumlah relawan boleh melebihi angka acuan tersebut sepanjang biaya operasional tidak melampaui pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari.
“Bagaimana jika jumlah relawan melebihi angka alternatif kebutuhan tadi? Tidak apa-apa asalkan biaya operasionalnya tidak melebihi pagu Rp3.000 per penerima manfaat per hari,” tegas Tysa.
Berapa Biaya Operasional Satu Dapur MBG Per Hari?
Dengan ketentuan maksimal Rp3.000 per penerima manfaat, besaran biaya operasional satu dapur SPPG dihitung berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani setiap hari.
Berikut gambaran perhitungan pagu maksimal biaya operasional:
1.000 penerima manfaat: Rp3.000.000 per hari.
1.500 penerima manfaat: Rp4.500.000 per hari.
2.000 penerima manfaat: Rp6.000.000 per hari.
2.500 penerima manfaat: Rp7.500.000 per hari.
3.000 penerima manfaat: Rp9.000.000 per hari.
3.500 penerima manfaat: Rp10.500.000 per hari.
Sebagai contoh, apabila satu dapur melayani 2.000 penerima manfaat, maka pagu maksimal biaya operasionalnya mencapai Rp6 juta per hari.
Anggaran tersebut bukan uang bersih yang dapat dibagikan kepada relawan, melainkan plafon untuk membiayai berbagai kebutuhan operasional dapur.
Komponen operasional antara lain mencakup listrik, air, gas, upah relawan, BPJS, internet, perlengkapan kebersihan dan keselamatan kerja, serta kebutuhan operasional lainnya sesuai ketentuan.
Insentif Mitra Juga Mengalami Perubahan
Selain biaya operasional, BGN juga melakukan penyesuaian terhadap skema insentif mitra pengelola SPPG.
Jika sebelumnya mitra memperoleh tarif harian tetap sebesar Rp6 juta, kini pemerintah menerapkan Insentif Fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.
Pemberian insentif tersebut didasarkan pada ketersediaan dan mutu layanan dapur.
BGN juga menjelaskan bahwa kendaraan distribusi tidak lagi diperhitungkan sebagai komponen biaya operasional. Penyediaan kendaraan, bangunan dapur, peralatan memasak, dan peralatan makan merupakan kewajiban pihak mitra.
BGN Buka Opsi Sistem Kerja Bergiliran
Untuk mengantisipasi dampak penyesuaian pembiayaan terhadap tenaga relawan, BGN membuka peluang penerapan sistem shifting atau pergiliran jadwal kerja.
Melalui sistem ini, mitra dapat mengatur jadwal relawan berdasarkan kebutuhan produksi dan jumlah penerima manfaat tanpa harus melakukan pemberhentian tenaga kerja secara langsung.
“Sekali lagi, kami tidak pernah meminta dapur SPPG untuk mengurangi jumlah relawan. Namun, para mitra dapat mencoba alternatif pengaturan melalui sistem shifting relawan setiap harinya sesuai dengan kebutuhan dan jumlah penerima manfaat yang dilayani,” pungkas Tysa Novenny.
Kebijakan tersebut memperlihatkan bahwa penataan dapur MBG tidak semata-mata diarahkan pada pengurangan pengeluaran, tetapi juga pada pengendalian anggaran, efisiensi tenaga kerja, dan keberlanjutan pelayanan makanan bergizi bagi masyarakat.
Dengan demikian, pengelola SPPG diharapkan mampu menyusun perencanaan tenaga kerja dan pembiayaan secara transparan, tanpa mengorbankan kualitas makanan maupun hak tenaga relawan yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG. (NS).
Sumber: Siaran Pers Badan Gizi Nasional (BGN), Nomor SIPERS-387/BGN/11/2026 tanggal 3 November 2026 dan SIPERS-390/BGN/11/2026 tanggal 5 November 2026.
