.jpg)
JAKARTA | 88news.id : Upaya memperketat pengawasan perbatasan dan mencegah masuknya buronan internasional ke Indonesia semakin diperkuat. Polri bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi resmi meluncurkan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7), sebuah sistem yang memungkinkan petugas imigrasi melakukan verifikasi lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional.
Peluncuran aplikasi tersebut berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026). Melalui sistem ini, pengawasan di pintu masuk dan keluar wilayah Indonesia akan terhubung dengan jaringan informasi Interpol yang mencakup 196 negara anggota.
Kehadiran I-GHAS 24/7 menjadi langkah strategis dalam memperkuat pertukaran informasi antara petugas imigrasi di tempat pemeriksaan keimigrasian (TPI) dengan Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri.
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyambut positif peluncuran sistem kolaboratif tersebut. Menurutnya, pemanfaatan teknologi ini akan membuat koordinasi antarlembaga dalam pengawasan orang asing semakin efektif, khususnya di wilayah perlintasan negara.
"Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat," ujar Hendarsam.
Ia menegaskan, pengawasan perbatasan membutuhkan dukungan teknologi dan sistem pertukaran informasi yang akurat. Hal tersebut penting untuk mengantisipasi berbagai ancaman kejahatan transnasional sejak dini, sebelum pelaku memasuki wilayah Indonesia.
"Komitmen kami bersama, bagaimana kita mempunyai doktrin yang sama, berorientasi yang sama: Imigrasi untuk rakyat, polisi untuk masyarakat," tegasnya.
Kapolri: Perkuat Pengawasan Buronan dan Pelaku Kejahatan Lintas Negara
Peluncuran I-GHAS 24/7 turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Untung Widyamoko.
Kapolri menjelaskan, penguatan sistem pengawasan melalui teknologi informasi menjadi kebutuhan penting di tengah semakin kompleksnya ancaman kejahatan lintas negara.
Sejumlah tindak pidana yang menjadi perhatian di antaranya perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), penyelundupan narkotika, serta berbagai kejahatan transnasional lainnya.
"Ini adalah terobosan yang dilakukan secara kolaboratif antara Polri dan Imigrasi Indonesia. Tentunya ini untuk memperkuat pengawasan buronan internasional dan juga pelaku lintas negara di pintu perlintasan Indonesia," kata Suyudi.
Dengan adanya I-GHAS 24/7, petugas imigrasi dapat melakukan koordinasi dan verifikasi lebih cepat ketika menemukan individu yang terindikasi berkaitan dengan daftar buronan internasional.
Sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat deteksi dini, mempercepat respons aparat, sekaligus meningkatkan efektivitas penanganan kejahatan lintas negara.
2027, I-GHAS 24/7 Dikembangkan dengan Teknologi AI dan Biometrik
Tidak berhenti pada peluncuran awal, platform I-GHAS 24/7 juga direncanakan terus dikembangkan melalui integrasi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) serta pemanfaatan data biometrik pada 2027 mendatang.
Pengembangan tersebut diharapkan semakin meningkatkan akurasi proses identifikasi dan verifikasi individu yang melintas di wilayah perbatasan.
Integrasi teknologi ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi Polri dan Imigrasi dalam menghadapi ancaman kejahatan internasional, tanpa mengabaikan kelancaran pelayanan keimigrasian kepada masyarakat.
"Melalui integrasi data ini, Imigrasi dan Polri berupaya memperketat pengawasan lalu lintas orang di perbatasan tentunya tanpa mengesampingkan kelancaran pelayanan keimigrasian bagi masyarakat," tutup Hendarsam.
Dengan hadirnya I-GHAS 24/7, kolaborasi Polri dan Imigrasi diharapkan semakin solid dalam menjaga pintu gerbang Indonesia serta mempersempit ruang gerak buronan internasional dan pelaku kejahatan transnasional.
Sumber: Komunikasi Publik Ditjen Imigrasi, 5 November 2026.
