MINAHASA | 88News.id: Pemerintah Kabupaten Minahasa mengandalkan kearifan lokal Mapalus atau gotong royong untuk menyukseskan Program Strategis Nasional (PSN) rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2027.
Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.AP., dalam kegiatan Diseminasi dan Implementasi PSN 3 Juta Rumah yang digelar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Minahasa, Jumat (13/11/2026), di Ruang Rapat Kantor Bupati Minahasa.
Menurut Vanda, semangat Mapalus merupakan aset budaya masyarakat Minahasa yang relevan untuk diaktualisasikan dalam pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Mapalus adalah warisan tetua Minahasa. Semangat gotong royong ini harus kita hidupkan kembali dalam melaksanakan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah," ujar Vanda.
Kegiatan diseminasi tersebut bertujuan menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah pusat di sektor perumahan, khususnya program pembangunan 3 juta rumah bagi MBR.
Sebelumnya, kegiatan serupa telah dilaksanakan pada Rabu (11/11/2026) di Desa Sawangan, Kecamatan Tombulu. Kegiatan itu dipimpin Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama jajaran Dinas Perkim Minahasa.
Kepala Dinas Perkim Minahasa, Dauson Rombon, S.T., M.AP., mengatakan PSN tersebut telah berjalan di Kabupaten Minahasa. Sejumlah unit RTLH telah berhasil direhabilitasi dan diserahkan kepada pemilik rumah di Kecamatan Tombulu, Tondano Timur, dan Kombi.
Dauson menilai, sinergi antara program pemerintah pusat dan kearifan lokal Mapalus akan membuat pembangunan bedah rumah menjadi lebih efisien.
"Dengan semangat gotong royong atau Mapalus, efisiensi biaya pembangunan bedah rumah MBR di Minahasa dapat terlaksana secara efektif dalam waktu yang relatif singkat," katanya.
Menjelang akhir tahun 2026, Dinas Perkim Minahasa menargetkan kegiatan diseminasi dan implementasi dapat menjangkau seluruh kecamatan. Dengan demikian, masyarakat di 270 desa di Kabupaten Minahasa memperoleh informasi yang jelas mengenai PSN yang membutuhkan sinergi seluruh unsur potensi masyarakat di masing-masing wilayah.
Sementara itu, bagi MBR di desa dan kelurahan yang akan mengusulkan PSN, diwajibkan melengkapi berkas persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain fotokopi KTP, Kartu Keluarga, surat status tanah lokasi, keterangan pemerintah desa, surat pernyataan kesediaan rehab rumah, surat pernyataan bebas sengketa tanah, serta surat keterangan lain yang diperlukan Dinas Perkim Minahasa. (Harry)
