Batu Bara | 88News.id: Rencana perluasan wilayah ibu kota Kabupaten Batu Bara kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat. Isu krusial mengenai pemanfaatan sebagian areal Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Socfindo untuk pengembangan pusat pemerintahan ini menjadi salah satu aspirasi utama yang mencuat dalam agenda Reses Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Daerah Pemilihan (Dapil) I.April 2026.
Kegiatan reses yang bertujuan untuk menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat bawah (grassroots) ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, pemuda, serta perangkat desa setempat. Isu pembebasan atau pengalihfungsian lahan HGU perkebunan swasta tersebut dinilai sangat strategis bagi masa depan tata ruang dan roda perekonomian daerah.
Sebagai kabupaten yang terus berkembang, Batu Bara dinilai membutuhkan pusat pemerintahan yang lebih representatif, terintegrasi, dan memiliki aksesibilitas yang baik bagi pelayanan publik. Pilihan untuk melirik sebagian areal HGU PT Socfindo dinilai beberapa pihak sebagai langkah logis mengingat lokasinya yang strategis.
Anggota DPRD Batu Bara dari Dapil I menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terkait perluasan ibu kota ini akan menjadi catatan penting untuk dibawa ke meja legislatif dan dikoordinasikan dengan pihak eksekutif (Pemerintah Kabupaten).
"Pembangunan tata ruang ibu kota adalah investasi jangka panjang. Semua masukan masyarakat, termasuk tantangan regulasi terkait lahan HGU, akan kami kaji secara mendalam bersama pemerintah daerah agar memiliki payung hukum yang kuat dan tidak memicu konflik agraria," ujar perwakilan legislatif di sela-sela kegiatan reses.
Meskipun rencana perluasan ini dinilai positif untuk kemajuan daerah, para legislator dan tokoh masyarakat menyadari adanya tantangan besar yang harus dihadapi. Proses pengalihan status lahan dari HGU aktif menjadi aset daerah untuk fasilitas umum memerlukan prosedur hukum yang panjang dan persetujuan dari kementerian terkait serta manajemen perusahaan.
Masyarakat yang hadir dalam reses tersebut berharap agar Pemerintah Kabupaten Batu Bara dapat membangun komunikasi yang intensif, transparan, dan saling menguntungkan (win-win solution) dengan pihak PT Socfindo.
Selain isu perluasan ibu kota, reses Dapil I ini juga menampung berbagai keluhan klasik masyarakat seputar peningkatan infrastruktur jalan, perbaikan sarana drainase untuk mengantisipasi banjir, serta pemberdayaan ekonomi berbasis pemuda dan UMKM lokal.
Seluruh hasil reses ini nantinya akan dihimpun dalam laporan resmi fraksi-fraksi di DPRD Batu Bara untuk kemudian diserahkan kepada Bupati sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun anggaran berikutnya. (Mukhlis)
