88News.id| BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian Laporan Hasil Reses Tahap I Tahun Sidang 2026. Pertemuan ini berlangsung khidmat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pada Senin (30/03/2026).
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Batu Bara, Bapak Safi’i SH, didampingi Wakil Ketua Bapak Nurhaji dan Bapak Rodial. Turut hadir mewakili Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Batu Bara Bapak Syafrizal, SE., M.AP, serta unsur Forkopimda dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Laporan reses yang dibacakan mencakup hasil kunjungan lapangan anggota dewan di tujuh Daerah Pemilihan (Dapil) yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Batu Bara. Secara garis besar, para legislator telah melakukan pertemuan tatap muka dengan konstituen, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hingga perangkat desa untuk menghimpun keluhan serta kebutuhan pembangunan di tingkat akar rumput.
Beberapa poin krusial yang menonjol dalam laporan per Dapil antara lain:
Infrastruktur dan Kebijakan Daerah: Seluruh Dapil (I hingga VII) menekankan pentingnya respons cepat pemerintah daerah terhadap masalah lokal yang bersifat mendesak.
Kesejahteraan Sosial (Dapil VII): Secara spesifik, aspirasi dari Kecamatan Air Putih menyoroti perlunya pendataan ulang penerima bantuan PKH agar tepat sasaran.
Ketahanan Pangan: Masyarakat juga mendesak adanya pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk subsidi agar harga di lapangan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Menanggapi hasil reses tersebut, lembaga legislatif menegaskan komitmennya untuk mengawal suara masyarakat. Seluruh usulan yang masuk akan diklasifikasikan berdasarkan skala prioritas pembangunan daerah.
"Usulan-usulan dan aspirasi masyarakat yang telah disampaikan selama pelaksanaan reses ini akan menjadi bahan rujukan utama dalam pembahasan P-APBD 2026 dan R-APBD 2027," demikian petikan kesimpulan kolektif dari laporan tersebut.
Kehadiran Wakil Bupati dan jajaran OPD dalam paripurna ini menunjukkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam merancang kebijakan publik. Pemerintah Kabupaten Batu Bara diharapkan segera mengambil langkah kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi persoalan yang dilaporkan oleh para anggota dewan.
Rapat ditutup dengan penyerahan berkas laporan reses secara simbolis, menandai dimulainya proses administrasi untuk mengintegrasikan aspirasi warga ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah mendatang.
(Mukhlis)
