Paluta | 88News.id: Mahasiswa Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) melakukan aksi unjuk rasa damai di halaman kantor DPRD Kabupaten Paluta, Senin (8/9/2025).
Mahasiswa dan pemuda unjuk rasa damai tersebut berasal dari sejumlah elemen organisasi kemahasiswaan Kabupaten Palas, PC PMII dan bersama Kabupaten Paluta, DPP IPMI Paluta dan BEM STIT-PL.
Halaman kantor DPRD Paluta, massa disambut oleh Ketua DPRD Paluta Mula Rotua Siregar didampingi wakil Ketua Jonner P Harahap dan sejumlah anggota DPRD Paluta. Lainya
Dalam aksinya, massa menyikapi kondisi nasional dengan membawa sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan kondisi di Indonesia.
Adapun tuntutan menyangkut isu nasional dalam surat pernyataan sikap yang disampaikan kepada anggota DPRD Paluta antara lain :
1. Meminta kepada Presiden Prabowo Subianto menggunakan hak prerogatif untuk memberhentikan Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan karena telah mencederai martabat Guru se Indonesia dengan melontarkan kata-kata "Guru adalah beban negara.
2. Reformasi kepemimpinan dan sistem di Kepolisian agar profesional dan humanis.
3. Mensahkan secepatnya RUU Perampasan Aset.
4. Pecat atau jatuhkan sanksi kepada kader Partai Golkar, Nasdem dan PAN di DPR pusat yang tidak etis dan memicu kemarahan Publik.
5. Bebaskan seluruh Demonstran yang ditahan, hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang disaat aksi demo,
6. Mendesak DPR pusat dan semua Institusi Negara yang berkaitan agar segera membuat regulasi baru yang jelas tentang semua aspirasi yang telah disampaikan segala pihak demi kepastian hukum dan bukti autentik dan tindaklanjut dari semua suara rakyat.
7. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada buruh, guru dan nakes seluruh Indonesia),
Selain menuntut isu nasional, massa juga membawa satu isu kedaerahan yakni meminta secara tegas kepada DPRD paluta dan kepolisian di Padang Lawas Utara agar meminta maaf kepada seluruh mahasiswa, pemuda dan masyarakat melalui konferensi pers karena telah melakukan agenda atas nama lembaga tanpa surat resmi dan transparan.
Tuntutan kedaerahan ini dipicu oleh adanya kegiatan "coffe morning" bertajuk diskusi kebangsaan bersama sejumlah elemen mahasiswa beberapa hari lalu yang dianggap sebagai upaya pengkotak-kotakan kalangan mahasiswa oleh pihak DPRD paluta dan kepolisian.
"Kami menilai ada upaya pemberhentian penyampaian aspirasi serta upaya pengkotak-kotakan diantara mahasiswa yang dilakukan oleh DPRD paluta dan kepolisian," ujar mahasiswa dalam orasinya.
Selain itu, massa juga meminta agar DPRD Paluta mendukung dan menyepakati tuntutan isu nasional yang dituangkan untuk disampaikan ke pusat agar segera di tindaklanjuti.
Usai melakukan orasi secara bergiliran dari setiap organisasi kemahasiswaan, massa mengajak jajaran anggota DPRD Paluta untuk duduk dan berdiskusi bersama terkait tuntutan massa tersebut.
Untuk tuntutan poin pertama yakni terkait pemberhentian Menteri Keuangan Sri Mulyani dijawab dengan tegas oleh anggota DPRD dari Partai Perindo Gusman Efendi Siregar yang sepakat dan mendukung tuntutan tersebut.
Tuntutan poin kedua dijawab oleh Kapolsek Padang Bolak AKP Muallim Harahap yang mendukung untuk reformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar profesional dan humanis.
"Terkait tuntutan yang lainya dijawab oleh ketua DPRD paluta intinya kita siap untuk mendukung aspirasi adek -adek dan untuk kita kirim ke pusat." ujar ketua.
(Umar Rambe)
