Medan | 88News.id : Tim Media dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (BEM FH UISU) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengaudit proyek pembangunan turap, tanggul penahan banjir, dan pengerukan Sungai Asahan (Proyek Asahan Multi Years 2018). Proyek tersebut dikelola oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumatera dengan anggaran 750 Milliar Rupiah dari dana APBN.
Permintaan tersebut disampaikan usai Tim Observasi BEM FH UISU melakukan kunjungan ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungbalai, Rabu (23/07/2025). Dalam kunjungan tersebut, tim diterima oleh Kepala Seksi Pengairan dan Sungai, Aulia.
Menurut Aulia, proyek yang telah berjalan sejak 2018 itu hingga kini masih menyisakan berbagai pertanyaan. Selama periode 2023 hingga 2024, tidak ada kejelasan maupun transparansi informasi dari pihak BWS II Sumatera mengenai pelaksanaan proyek tersebut. Bahkan, sejumlah pejabat lama yang sebelumnya terlibat dalam penanganan proyek, seperti Andre dan Bayu, telah dipindah tugaskan ke wilayah Kisaran dan Kabupaten Asahan tanpa meninggalkan dokumentasi yang bisa ditelusuri.
“Kami sama sekali tidak menerima data penanggulangan banjir sebelumnya, tidak pernah melihat dokumen atau laporan apapun terkait proyek itu,” ujar Aulia.
Ia juga menyoroti penempatan pembangunan tanggul dan turap oleh BWS yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan. Proyek tersebut dianggap tidak tepat sasaran, terlebih lagi pelaksanaannya minim koordinasi dengan pemerintah daerah sejak awal digulirkan pada tahun 2018.
Aulia menambahkan, pihak BWS memang sempat turun ke lapangan dan mengunjungi Kota Tanjung Balai pada tahun 2024. Namun, kunjungan itu dinilai tidak berdampak signifikan karena tidak disertai penyerahan data atau penjelasan yang memadai kepada pihak daerah.
Situasi diperparah ketika pada Desember 2024, masyarakat setempat diduga melakukan pembobolan tanggul secara mandiri akibat frustrasi terhadap lambatnya penanganan banjir yang terus berulang.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua BEM FH UISU, A.Panjaitan, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi warga yang terdampak banjir selama berbulan-bulan. Menurutnya, bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan parah pada lahan pertanian dan menimbulkan berbagai masalah kesehatan di tengah masyarakat.
“Banjir yang melanda permukiman sepanjang aliran Sungai Asahan beberapa waktu lalu sangat merugikan warga. Banyak kebun rusak, tanaman mati, dan muncul penyakit kulit di tengah masyarakat. Jika pembangunan tanggul dan turap serta pengerukan sungai dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur, besar kemungkinan banjir tersebut bisa dicegah,” ujarnya A.Panjaitan
Ahyar menambahkan, demi keadilan bagi masyarakat Asahan dan Tanjung Balai, pihaknya mendesak KPK untuk mengaudit anggaran proyek Asahan Multi Years 2018 secara menyeluruh agar jelas arah penggunaannya dan siapa yang bertanggung jawab.
Terkait proyek pembangunan tanggul penahan banjir Asahan multi years 2018, itu kewenangan Balai wilayah Sungai Sumatra II.Untuk dana pembangunan nya lebih kurang sekitar Tujuh Ratus Lima Puluh Milliar Rupiah (750.000.000.000), mereka perpanjangan tangan kementrian pekerjaan umum, Pekerjaan pematokan, untuk tanjung balai sekitar 6 kilo meter.Panjang sekitar 22,5 kilo meter dari suka raja sampai tanjung balai tanggul tersebut, karena awal banjir dari sana, itu menurut mereka BWS, nanti dilakukan pengerukan, pendalaman, normalisasi, dibenteng dan dibuat pintu clep, banyak kegiatannya.Kalau secara teknis mereka lah yang lebih tahu.
Kalau tanjung balai dari Sirantau/panten olang sampai nanti ke ujung tanjung, yang dari tanjung medan pertemuannya disitu.Dana yang dianggarkan itu termasuk lah untuk ganti rugi lahan warga yang terkena pembangunan tanggul penahan banjir.Untuk tinggi tanggul sekitar 4 meter, lebar 6 meter, jadi jalan yang bisa dilalui masyarakat .Jadi menurut konsultan, dipisang benaya itu lah bertemunya air pasang dan air surut yang bakal naik, disitulah terjadi nya pengendapan pasir maka lokasi sungai dan daratan sama tinggi nya.
Indra Kurnia, selaku Kepala Bagian Sub Umum dan Tata Usaha (KTU) BWS II Sumatera pernah menjelaskan, Kamis (08/06/23).Untuk secara rinci dan detail masalah anggaran dana tentang tanggul penahan banjir beliau katakan harus buka data nya dulu.
"Asahan itu memang programnya Multi Years dan sudah selesai dan itu perlu kelanjutan - kelanjutan baru dianggap berfungsi secara maksimum, terkendalanya kita memang dilakukan usulan berkali - kali memang tidak teralokasi, itu memang sifat nya yang sudah terbangun 2018 sampain 2022 itu seperti yang disampaikan tadi, sudah mengurangi, namun belum penyelesaian kira - kira seperti itu.Kita tetap antusias, program kita tetap kita majukan karena jakarta punya penilaian karena mereka menyikapi se indonesiakan, dengan kesedian uang anggaran tahun ketahun, cuman itu yang bisa kita sampaikan".kata Indra.
Lanjudnya "Kalau biayanya itu kan tetatif ya, tergantung out put yang mau kita capai, jadi kalau paket atau proyek yang dilakukan bws sifatnya menyesuaikan, misalnya kita butuh 100 dikasi 50 tinggal menyesuaikan, ya kalau total nya persis gak mungkin lah dihafal semua.Tapi begitu lah intinya, kalau sifatnya bertahap kita tinggal menyesuiakan anggaran, jangan dikasi anggaran yang minim sehingga manfaat nya kurang tercapai"tutup Indra.(tim/red)
