Minahasa | 88News.id: Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minahasa, Dr Lynda Watania,MM.,MSi, usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, melalui daring, Senin (26/5/25).
Dalam Rakornas, Sekda Lynda Watania menegaskan bahwa Pemkab Minahasa dibawa kepemimpinan Bupati Robby Dondokambey SSi MAP bersama Wakil Bupati Vanda Sarindajang SS, siap mengawal dan mempercepat realisasi program pengendalian inflasi serta distribusi pangan strategis di daerah.
"Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen mendukung penuh program pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan. Kami terus berupaya mengoptimalkan distribusi dan pemenuhan kebutuhan pangan agar masyarakat tetap terlindungi," ujar Sekda Watania.
Terungkap dalam Rakornas, secara nasional, ekonomi tumbuh positif dengan angka pertumbuhan triwulan I 2025 sebesar 4,87% year-on-year (yoy). Di Sulut sendiri tercatat pertumbuhan lebih tinggi, yakni 5,62% yoy. Meski demikian, sektor pangan menghadapi tantangan khusus yang memerlukan perhatian serius, terutama di kabupaten-kabupaten termasuk Minahasa.
Indeks Perkembangan Harga (IPH) Mei 2025 Sulut tercatat deflasi sebesar -0,40%, sebagian besar disebabkan turunnya harga komoditas seperti daging ayam ras, cabai rawit, dan bawang merah. Namun, inflasi masih terjadi di beberapa daerah lain seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Sementara itu, harga beberapa komoditas strategis di daerah ini, termasuk di Minahasa, masih mengalami fluktuasi. Harga Minyakita di beberapa kabupaten tercatat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seperti di Sitaro dan Boltim, menjadi perhatian khusus.
Salah satu catatan penting adalah kebutuhan komoditas pangan yang masih jauh dari target produksi. Produksi bawang merah Sulut hanya 2.751 ton, jauh di bawah kebutuhan 9.959 ton, sehingga memerlukan tambahan tanam seluas 743 hektare. Kebutuhan cabai rawit, telur ayam, dan daging ayam ras juga belum terpenuhi secara optimal.
Lebih lanjut, realisasi Dana Dekonsentrasi Bapanas untuk Sulut masih berada di angka 14,61% per 23 Mei 2025. Pemerintah daerah, termasuk Minahasa, didorong untuk segera mempercepat pelaksanaan program agar anggaran dapat dimanfaatkan optimal dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengingatkan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah-nasional, khususnya dalam masa transisi pasca pandemi serta pemulihan ekonomi.
Rakornas ini menjadi momentum penting bagi Sulut dan khususnya Minahasa dalam menghadapi tantangan harga komoditas sekaligus memperkuat ketahanan pangan demi kesejahteraan masyarakat.
Rakornas secara daring ini, diikuti Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Minahasa, Dr Arody Tangkere MAP, Kadis Kominfo Maya Kainde SH MAP, Kepala BPKAD Joice Pua, Kadis PUPR Daudson Rombon ST, Kadis Perikanan dan Kelautan Ir Lendy Aruperes, serta jajaran Pemkab. (Harry)
