Asahan | 88News.id: Pemberhentian Agus Suparmanto dan Taj Yasin dari Jabatan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP Masa Bakti 2025-2030, menimbulkan gejolak baru serta dinamika yang timbul menyeruak bagi internal kader PPP di pusat maupun di daerah-daerah.
Soal pemberhentian kedua petinggi PPP tersebut pun, juga telah menjadi perbincangan hangat bagi kalangan masyarakat, bukan hanya pada tingkat nasional, tapi juga viral sampai ke daerah. Hal itu dapat dimaklumi, kerena PPP merupakan satu-satunya Partai Islam yang dilahirkan Ulama dan pernah berjaya di masa Orde Baru.
Pemberhentian, atau kata lain pemecatan kedua tokoh sentral, Agus dan Taj Yasin, dilakukan DPP PPP sesuai dengan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Berlogo Ka'bah, yang digelar di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Adapun agenda Rakornas yang dihadiri seluruh Ketua dan Sekretaris DPW PPP se-Indonesia tersebut, salah satunya guna melaksanakan restrukturisasi jabatan Agus Suparmanto dan Taj Yasin, sebagai Waketum dan Sekjen. Sebelumnya, pengesahan jabatan keduanya, disahkan melalui SK. Menteri Hukum R.I., SK. No. M.HH-15.AH.11.02, tahun 2025, tertanggal 6 Oktober 2025.
"Bukan tidak berdasar dan bukan tak mengacu kepada aturan main. Pemberhentian Agus Suparmanto dan Gus Yasin dari Jabatan Wakil Ketua Umum dan Sekjen PPP itu, sudah sesuai mekanisme peraturan organisasi yang ada di Partai ini, mengacu kepada AD dan ART PPP", jelas Haji Darwis Sirait, Ketua DPC PPP Asahan kepada awak media, di Kantornya, Jl. Akasia No. 4 Kisaran, Sabtu (31/10/2026) petang.
Lebih lanjut, dijelaskannya, bahwa persoalan tersebut, berangkat dari Islah dua kubu yang bertikai buntut kisruh Muktamar X PPP di Hotel Mercure, Ancol Jakarta pada 27-29 September 2025 tahun lalu.
Pemerintah melalui Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas telah memfasilitasi islah kedua kubu yang bertikai.
Dan dalam islah tersebut, dijelaskannya lagi, telah melahirkan kesepakatan untuk melaksanakan rekonsiliasi nasional pasca kisruh Muktamar X. Pada prakteknya, kelangsungan PPP kedepan, dalam semangat rekonsiliasi itu, dibicarakan dan diputuskan melalui forum resmi, yakni Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP. di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, 11-12 Februari 2026.
Namun, menurutnya lagi, bahwa pada Mukernas yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, 11-12 Februari 2026 tersebut. Agus Suparmanto dan Taj Yasin tidak menghadirinya, padahal forum Mukernas tersebut dibuat dan disepakati kedua belah pihak, adalah untuk mengaktualisasikan semangat rekonsiliasi, serta membicarakan nasib PPP kedepan.
Dalam forum Mukernas itu juga, Pengurus yang berjumlah 6 (enam) Orang, yang telah ditetapkan melalui SK. Menkum No. M.HH-15.AH.11.02, tahun 2025, ditugaskan untuk melengkapi kepengurusan DPP PPP Masa Bakti 2025-2030, sebagai tindak lanjut dari hasil Muktamar X PPP Ancol Jakarta, setahun yang lalu", ungkapnya.
Ditambahkan Darwis Sirait lagi, setelah kedua kubu islah dihadapan Menkum. Agus Suparmanto dan Taj Yasin tidak pernah menghadiri rapat-rapat harian di Kantor DPP PPP, padahal keduanya resmi diundang oleh Ketua Umum, Pak Mardiono. Kondisi ini sudah berjalan selama satu tahun. Dan akibat ketidak hadiran Waketum, Agus Suparmanto dan Sekjen, Taj Yasin, sehingga kegiatan Partai, khususnya administrasi penandatanganan surat-surat, dilakukan oleh Jabbar Idris sebagai Wakil Sekjen DPP PPP bersama Mardiono, Ketua Umum", jelasnya.
Dan menurutnya pula, mengingat bahwa di dalam AD dan ART PPP, sangat tegas disebutkan bahwa 3 (tiga) bulan setelah Muktamar X PPP, DPP diperintahkan untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) PPP se-Indonesia. Maka mulai bulan Januari 2026, PPP di bawah kepemimpinan Ketua Umum, H. Muhammad Mardiono, telah melaksanakan Muswil dan juga Muscab di seluruh Indonesia, bahkan sekarang ini telah berjalan pelaksanaan Musyawarah Anak Cabang (Musancab)", tandasnya.
"Kami bertekad, berjuang untuk mengembalikan kejayaan Partai ini, PPP bisa kembali lolos ke Senayan pada pemilu 2029. Dan banyak program, agenda-agenda elektoral yang akan kami jalankan demi kemajuan Partai ini, yang akan kami mulai di awal Januari 2027. Dan kami berkeyakinan, di bawah kepemimpinan Pak Mardiono, pemilu 2029 PPP kembali jaya dan lolos masuk parlemen".
"Maka untuk itu, Saya sebagai Ketua, beserta segenap seluruh jajaran PPP Asahan, konsisten mendukung kepemimpinan Haji Muhammad Mardiono, sebagai Ketua Umum DPP PPP 2025-2030", pungkas Darwis Sirait, didampingi sejumlah Pengurus DPC PPP Asahan lainnya.
(Nurlen)
