JAKARTA | 88news.id : Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menyepakati empat keputusan penting dalam Rapat Gabungan (Ragab) bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Jumat (13/11/2026).
Salah satu keputusan strategis tersebut adalah pembentukan Tim Ad Hoc dan Tim Verifikasi yang masing-masing beranggotakan 36 orang guna mempersiapkan proses pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru.
Rapat Gabungan berlangsung di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat tersebut digelar setelah MPR menerima surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani dalam konferensi pers seusai rapat menegaskan bahwa seluruh keputusan tersebut merupakan langkah konstitusional untuk mempercepat pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.
"Rapat gabungan hari ini memutuskan empat hal penting," ujar Ahmad Muzani mengawali penjelasannya kepada awak media.
Empat Keputusan Hasil Rapat Gabungan MPR RI
Ahmad Muzani kemudian memaparkan secara rinci empat keputusan yang telah disepakati dalam rapat gabungan tersebut.
1. Rapat Paripurna Pemilihan dan Pelantikan Wapres pada 2 Desember 2026
MPR RI menetapkan Rapat Paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada Rabu, 2 Desember 2026, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Agenda rapat meliputi pemilihan, pengesahan, dan pelantikan calon Wakil Presiden terpilih.
"Pertama, pelaksanaan Rapat Paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2026 di Gedung Senayan ini," ungkap Muzani.
2. MPR Mengirim Surat kepada Presiden untuk Mengajukan Dua Nama Calon Wapres
Keputusan kedua, pimpinan MPR akan mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden.
Kedua nama tersebut selanjutnya akan menjalani proses verifikasi oleh tim yang dibentuk MPR. Presiden memiliki waktu paling lama 14 hari setelah menerima surat dari MPR untuk menyampaikan dua nama calon tersebut.
3. Pembentukan Tim Verifikasi Beranggotakan 36 Orang
Keputusan ketiga adalah pembentukan Tim Verifikasi yang beranggotakan 36 orang dan diketuai oleh salah seorang pimpinan MPR.
Tim ini memiliki tugas memeriksa dan memverifikasi seluruh persyaratan serta kelengkapan administrasi calon Wakil Presiden yang diajukan Presiden.
Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk memastikan seluruh persyaratan calon memenuhi ketentuan sebelum memasuki tahapan pemilihan dalam Rapat Paripurna.
4. Pembentukan Tim Ad Hoc Beranggotakan 36 Orang
Keputusan keempat, MPR menyepakati pembentukan Tim Ad Hoc dengan jumlah anggota sebanyak 36 orang.
Tim Ad Hoc akan diketuai oleh tiga Wakil Ketua MPR, sementara anggotanya berasal dari unsur fraksi-fraksi yang ada di MPR serta kelompok DPD.
Adapun tugas utama Tim Ad Hoc adalah mempersiapkan Ketetapan MPR mengenai pengangkatan Wakil Presiden yang nantinya dipilih oleh MPR melalui Rapat Paripurna.
Dengan pembentukan kedua tim tersebut, terdapat 72 anggota yang akan terlibat dalam proses verifikasi calon serta persiapan ketetapan pengangkatan Wakil Presiden.
Muzani: Semakin Cepat Kekosongan Jabatan Terisi, Semakin Baik
Lebih lanjut, Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR sebenarnya memiliki waktu paling lama 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden sejak diterimanya pemberitahuan pengunduran diri.
Namun, melalui pembicaraan pimpinan MPR, termasuk konsultasi bersama pimpinan DPR, DPD, dan Presiden, terdapat kesepahaman agar proses pengisian jabatan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat.
Menurut Muzani, perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan tersebut sangat besar sehingga MPR berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan lancar.
"Kami merasa perhatian dan harapan masyarakat terhadap persoalan ini begitu besar. Karena itu, kami menyampaikan terima kasih atas support, pandangan, perhatian, dan pemikiran yang begitu besar disampaikan oleh seluruh masyarakat dari berbagai macam lapisan," tutur Muzani.
Ia juga berharap seluruh proses yang telah disepakati dapat berjalan sesuai rencana.
"Pimpinan MPR berharap hajat yang akan diselenggarakan nanti berjalan lancar," pungkasnya.
Dengan demikian, Rabu, 2 Desember 2026, menjadi tanggal penting dalam agenda ketatanegaraan Indonesia, yakni pelaksanaan pemilihan, pengesahan, dan pelantikan Wakil Presiden baru untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. (NS).
