BOGOR | 88news.id : Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup bersama sejumlah ketua umum dan pimpinan partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari pembahasan strategis mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang kosong setelah Gibran Rakabuming Raka menyatakan berhenti dari jabatannya.
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta masing-masing partai politik melakukan pembahasan internal untuk menyampaikan usulan nama calon Wakil Presiden yang dinilai layak mendampingi pemerintahan.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengungkapkan bahwa Presiden memberikan waktu satu minggu kepada partai-partai politik untuk membahas kandidat yang berpotensi diusulkan.
"Tadi beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah Bapak Presiden," ujar Zulkifli
Hasan seusai pertemuan di Istana Bogor.
Zulhas menegaskan, PAN tidak akan mengajukan kadernya untuk mengisi jabatan Wakil Presiden yang ditinggalkan Gibran.
"Kalau PAN itu diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi Wakil Presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," tegasnya.
Meski demikian, Zulhas membuka kemungkinan figur pengganti Gibran berasal dari Partai Gerindra.
"Ya, teman-teman dari, kalau kami mungkin teman-teman dari Gerindra lah," ungkapnya.
Zulhas juga menjelaskan bahwa Prabowo akan kembali mengundang para pimpinan partai politik setelah menyelesaikan agenda kunjungan kerja ke Palu, Sulawesi Tengah, dan Manila, Filipina, untuk membahas perkembangan usulan tersebut.
AHY: Demokrat Tidak Mengajukan Nama
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menegaskan bahwa partainya tidak akan mengajukan nama kader untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut disampaikan AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Jumat (13/11/2026), sebelum pertemuan Presiden dengan para pimpinan partai politik berlangsung.
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden. Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," kata AHY.
AHY menyebut sikap tersebut telah dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ia juga mengingatkan agar dinamika politik terkait pengisian jabatan Wakil Presiden tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun jalannya pemerintahan.
"Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita. Pesan kami sederhana: jangan biarkan spekulasi mendahului konstitusi," tegas AHY.
Prabowo Pegang Kewenangan Mengusulkan Dua Nama
Dalam mekanisme konstitusional, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI untuk dipilih melalui Rapat Paripurna.
Karena itu, konsultasi dengan pimpinan partai politik menjadi bagian dari upaya Presiden menyerap pandangan dan aspirasi koalisi sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan.
Pertemuan di Istana Bogor tersebut dihadiri sejumlah pimpinan partai politik, di antaranya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Demokrat AHY, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Presiden PKS Al Muzzammil Yusuf, serta sejumlah pimpinan partai dan elite koalisi lainnya.
Presiden Prabowo belum mengumumkan nama calon Wakil Presiden dalam pertemuan tersebut. Pembahasan internal partai politik akan berlangsung selama satu minggu sebelum dilakukan pertemuan lanjutan.
Dengan demikian, proses pencarian pengganti Gibran masih berada pada tahap konsultasi politik dan penjaringan aspirasi, sebelum Presiden mengajukan dua nama secara resmi kepada MPR RI. (NS).
