Manado | 88News.id: Penguatan koordinasi pusat dan daerah menjadi kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Peran Gubernur bersama Komisi II DPR RI, di Manado, Senin (12/10/2026).
Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., yang akrab disapa VaSung, hadir mewakili Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P.
Rakor tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan pemahaman dan memperkuat sinergi antar-lembaga, khususnya terkait peran gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan fungsi pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.
Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus dalam kegiatan ini diwakili Wakil Gubernur Dr. J. Victor Mailangkay, S.H., M.H.
Rakor turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulut, pimpinan DPRD, serta para bupati dan wali kota se-Sulawesi Utara.
Dari Komisi II DPR RI, hadir 11 anggota, yakni Dede Yusuf Macan Effendi, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Ahmad Irawan, Dadang M. Naser, Ahmad Wazir Noviadi, Longki Djanggola, Ali Ahmad, Mardani Ali Sera, Aus Hidayat Nur, dan Ahmad Heryawan.
Agenda utama rakor menitikberatkan pada penguatan komunikasi, penyelarasan persepsi kebijakan, dan peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan dan menjalankan fungsi pengawasan di daerah.
Melalui forum ini, diharapkan terbangun kesamaan pemahaman dalam implementasi kebijakan agar selaras dengan koridor hukum.
Kehadiran Wabup VaSung menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, DPR RI, dan Forkopimda.
"Melalui koordinasi yang berkelanjutan, pelaksanaan pemerintahan daerah akan semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat," ujar VaSung di sela kegiatan.
Rakor juga diisi sesi dialog dan tanya jawab, yang memberi ruang bagi peserta untuk menyampaikan pandangan dan pendalaman materi terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pemkab Minahasa menegaskan komitmennya mendukung penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan pelaksanaan tugas yang profesional, berintegritas, dan berlandaskan hukum, guna mendorong pembangunan berkelanjutan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat Minahasa dan Sulawesi Utara. (Harry)
