88News.id| BATU BARA: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara pada Selasa (31/03/2026).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bapak Rodial, didampingi Asisten I Setdakab Batu Bara, Bapak Renold Asmara yang mewakili Bupati Batu Bara. Turut hadir perwakilan Sekretariat DPRD, unsur Forkopimda, serta jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Batu Bara.
Fokus Utama: Pembentukan Pansus Plasma Perkebunan
Isu krusial yang mencuat dalam rapat kali ini adalah desakan kuat dari hampir seluruh fraksi untuk segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Plasma.
Fraksi KPN (Karya Pembangunan Nasional) melalui juru bicaranya memaparkan landasan hukum yang kuat, termasuk aturan HGU tahun 2025 yang mewajibkan penyediaan 30% lahan plasma saat perpanjangan izin. Senada dengan itu, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, dan Fraksi PAN menegaskan bahwa Pansus ini mendesak untuk dibentuk guna memastikan hak masyarakat sekitar perkebunan terpenuhi dan meningkatkan kesejahteraan lokal.
Catatan Kritis Terhadap Kinerja Pemerintahan
Selain masalah agraria, beberapa fraksi memberikan catatan penting terkait tata kelola pemerintahan:
Fraksi PKS: Menyoroti banyaknya jabatan strategis (Kepala OPD hingga Kepala Sekolah) yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) selama setahun terakhir. Hal ini dinilai menghambat pengambilan keputusan strategis. PKS juga mengkritik kondisi fisik Gedung DPRD yang memprihatinkan serta penghapusan honor operator SIPD.
Fraksi KDRI: Menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi belanja daerah. Mereka meminta seluruh OPD menyiapkan dokumen lengkap agar pembahasan di tingkat Pansus berjalan lancar.
Fraksi PDI-Perjuangan: Memberikan apresiasi atas penyampaian LKPJ sebagai bentuk kepatuhan konstitusional terhadap UU No. 23 Tahun 2014 dan menyatakan siap melanjutkan pembahasan ke tahap selanjutnya.
Harapan untuk Masa Depan Batu Bara
Secara umum, seluruh fraksi menerima Nota LKPJ Bupati TA 2025 untuk dibahas lebih lanjut pada tingkat Panitia Khusus (Pansus). Fraksi Gerindra berharap pembahasan ini nantinya mampu melahirkan rekomendasi yang progresif dan edukatif sebagai referensi perbaikan tata kelola pemerintahan, keuangan, dan pembangunan di masa mendatang.
"Penyelenggaraan pemerintahan sudah berjalan cukup baik, namun tetap ada kekurangan di sana-sini yang perlu diperbaiki demi pelayanan publik yang lebih berkualitas," pungkas juru bicara Fraksi PAN menutup pandangan umumnya.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan untuk segera melakukan telaah rinci melalui Pansus DPRD sesuai dengan mekanisme perundang-undangan yang berlaku.(Mukhlis)
