.jpg)
Medan | 88News.id: Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW KAMMI) Sumatera Utara menanggapi isu nasional yang tengah hangat diperbincangkan publik terkait wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), apakah tetap berada langsung di bawah Presiden atau ditempatkan di bawah kementerian tertentu.
Ketua PW KAMMI Sumut, Irham Sadani Rambe, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat reformasi dan kerangka ketatanegaraan yang berlaku saat ini.
Menurut Irham, wacana penempatan Polri di bawah kementerian berpotensi melemahkan independensi institusi kepolisian dan membuka ruang politisasi birokrasi yang justru bertentangan dengan semangat reformasi sektor keamanan.
“Menempatkan Polri langsung di bawah Presiden merupakan pilihan konstitusional dan strategis untuk menjaga independensi penegakan hukum. Polri harus berdiri sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan sektoral,” tegas Irham.
Ia menjelaskan, secara historis dan filosofis, pemisahan Polri dari TNI pasca-reformasi 1998 bertujuan membangun kepolisian yang profesional, sipil, dan akuntabel. Struktur Polri di bawah Presiden dinilai sebagai bentuk kontrol sipil tertinggi yang tetap memungkinkan mekanisme pengawasan publik melalui DPR dan lembaga pengawas lainnya.
PW KAMMI Sumut menilai bahwa penempatan Polri di bawah kementerian justru berisiko menciptakan tumpang tindih kewenangan, memperpanjang rantai komando, serta mengaburkan tanggung jawab institusional dalam penegakan hukum dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dalam konteks demokrasi modern, kepolisian harus memiliki ruang independen agar mampu bertindak tegas, adil, dan profesional. Ketika Polri ditarik ke dalam struktur kementerian, maka ada potensi konflik kepentingan yang dapat merusak kepercayaan publik,” lanjut Irham.
Lebih jauh, PW KAMMI Sumut memandang bahwa persoalan utama Polri hari ini bukan terletak pada posisi struktural, melainkan pada penguatan reformasi internal, peningkatan integritas, profesionalisme aparat, serta konsistensi dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu.
PW KAMMI Sumut juga mengajak seluruh elemen masyarakat, akademisi, dan pemangku kebijakan untuk melihat isu ini secara jernih dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan politik jangka pendek.
“Kami mendorong Presiden Republik Indonesia untuk tetap konsisten menjaga Polri sebagai institusi yang profesional, mandiri, dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan,” tutup Irham.
PW KAMMI Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agenda reformasi kepolisian yang berorientasi pada keadilan, supremasi hukum, serta perlindungan hak-hak rakyat
(Arif)
