Simalungun | 88news.id: Kondisi lingkungan perkantoran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simalungun menuai sorotan tajam. Sejumlah kantor dinas di lingkungan Pemkab terlihat dipenuhi semak belukar, sampah berserakan, dan terkesan kumuh, meski sebagian besar bangunan tergolong baru dan dibangun dengan anggaran besar dari uang rakyat. Kamis, (08/01/2026).
Fakta ini kontras dengan kepemimpinan Bupati Simalungun Dr. H. Anton Achmad Saragih, S.E., M.M. bersama Wakil Bupati Benny Gusman Sinaga, S.T., yang dilantik pada Februari 2025 untuk masa jabatan 2025–2030. Alih-alih mencerminkan wajah pemerintahan yang tertib dan berwibawa, kawasan perkantoran justru menampilkan kesan abai terhadap kebersihan, keindahan, dan perawatan aset negara.
Pantauan di lapangan menunjukkan, hampir di beberapa kantor dinas, halaman dipenuhi rumput liar, drainase tidak terawat, serta sampah yang dibuang sembarangan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius terkait fungsi pengawasan internal dan peran dinas teknis yang seharusnya bertanggung jawab atas lingkungan perkantoran.
Disorot Aktivis: Kebersihan Cerminan Moral dan Tata Kelola
Seorang aktivis Sumatera Utara, Riski Ramadhan, S.H., menilai kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan sepele.
“Kebersihan dan keindahan lingkungan kerja adalah fondasi penting bagi kesehatan jasmani, kejernihan berpikir, dan etos kerja aparatur. Lingkungan yang kumuh mencerminkan lemahnya kepedulian, bahkan bisa ditafsirkan sebagai simbol buruknya tata kelola dan moral birokrasi,” tegas Riski.
Ia menambahkan, bangunan kantor dinas yang nilainya mencapai miliaran rupiah—bahkan diduga triliunan secara akumulatif—dibangun dari uang rakyat, sehingga wajib dijaga dan dirawat dengan penuh tanggung jawab.
“Jika aset yang dibangun dari uang rakyat saja tidak dirawat dengan baik, lalu bagaimana amanah rakyat bisa dijalankan secara benar,” tambahnya.
Warga Kecewa: Kantor Pemerintahan Kehilangan Wibawa
Kekecewaan juga datang dari masyarakat sekitar. Seorang warga yang melintas di kawasan perkantoran Pemkab Simalungun, yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan rasa prihatin.
“Bangunannya sebenarnya bagus, tapi karena tidak terawat jadi kelihatan kumuh. Padahal kalau bersih dan asri, kawasan kantor pemerintahan itu pasti terlihat berwibawa dan nyaman,” ujarnya.
Menurut warga tersebut, kondisi ini mencoreng citra pemerintahan daerah dan tidak mencerminkan semangat pelayanan publik yang profesional.
DLH dan OPD Terkait Dipertanyakan
Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Tata Ruang serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait didesak untuk segera mengambil langkah nyata. Perawatan kebersihan dan keindahan lingkungan perkantoran bukan hanya persoalan estetika, tetapi juga bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Aktivis mendesak Bupati Simalungun agar memberikan instruksi tegas kepada seluruh kepala dinas untuk melakukan pembenahan menyeluruh, tidak hanya pada aspek kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga pembenahan moral birokrasi sebagai pelayan masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemkab Simalungun maupun dinas terkait mengenai kondisi tersebut dan langkah perbaikan yang akan dilakukan.
(Rony)
.jpg)
