.jpg)
BATAM | 88news.id : Dugaan pengabaian hak pekerja kembali mencuat dari kawasan industri Batamindo, Kota Batam, Kepulauan Riau. Seorang karyawati PT Alteco, Nova Simbolon (24), mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan sebagian jari tengahnya putus saat bekerja menggunakan mesin produksi.
Ironisnya, di tengah kondisi korban yang harus menanggung dampak fisik akibat kecelakaan tersebut, pihak PT Alteco diduga belum memberikan kompensasi langsung maupun penjelasan terbuka mengenai bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya.
Fakta lain yang menjadi sorotan adalah adanya komunikasi melalui WhatsApp dari petugas kantor PT Alteco pada Rabu, 7 Oktober 2026. Dalam pesan tersebut, korban diminta mengirimkan nomor rekening Bank BNI atas namanya serta foto jari yang putus untuk keperluan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan.
Permintaan dokumen tersebut menunjukkan adanya proses administrasi yang berkaitan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pertanyaan mendasar yang belum terjawab adalah: apakah PT Alteco hanya sebatas mengurus administrasi BPJS, sementara tanggung jawab perusahaan terhadap korban belum dituntaskan?
Apalagi, berdasarkan informasi yang dihimpun, korban disebut sempat kembali bekerja pada 16 September 2026 dengan kondisi jari masih diperban.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai perhatian perusahaan terhadap keselamatan, pemulihan kesehatan, serta perlindungan pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas.
Bukan Sekadar Urusan BPJS, Perusahaan Tetap Punya Tanggung Jawab
Perlu ditegaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan merupakan instrumen perlindungan pekerja, bukan alasan bagi perusahaan untuk melepaskan tanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja.
Dalam ketentuan Pasal 86 dan Pasal 87 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan, pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan juga wajib menerapkan sistem manajemen K3 sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan pengurus tempat kerja memenuhi persyaratan keselamatan kerja, termasuk mencegah kecelakaan yang bersumber dari penggunaan mesin produksi.
Artinya, apabila kecelakaan terjadi akibat kelalaian dalam pengamanan mesin, tidak memadainya prosedur keselamatan, atau tidak terpenuhinya standar perlindungan kerja, persoalan tersebut harus diperiksa secara serius oleh pengawas ketenagakerjaan.
Ada Kewajiban Pelaporan Kecelakaan Kerja
Ketentuan lebih tegas tercantum dalam PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, yang telah mengalami perubahan melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 dan PP Nomor 49 Tahun 2023.
Pasal 43 PP tersebut mengatur kewajiban pemberi kerja melaporkan kecelakaan kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan instansi ketenagakerjaan setempat.
Laporan tahap pertama wajib disampaikan paling lama 2 x 24 jam sejak kecelakaan terjadi. Sementara laporan tahap kedua disampaikan paling lama 2 x 24 jam sejak pekerja dinyatakan sembuh, cacat, atau meninggal dunia berdasarkan keterangan dokter.
Dengan demikian, PT Alteco perlu membuka informasi mengenai:
Apakah kecelakaan kerja yang dialami Nova telah dilaporkan secara resmi?
Apakah laporan tahap I dan tahap II sudah disampaikan?
Apakah korban sudah memperoleh hak Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)?
Apakah tingkat kecacatan akibat putusnya sebagian jari telah diperiksa dan ditetapkan secara medis?
Apa bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap korban setelah kecelakaan tersebut?
Ancaman Sanksi Jika Perusahaan Melanggar
Persoalan ini juga berkaitan dengan ketentuan sanksi hukum.
Pertama, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Pasal 17 mengatur sanksi administratif bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajiban pendaftaran pekerja dan kewajiban terkait kepesertaan BPJS. Sanksinya dapat berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapat pelayanan publik tertentu sesuai ketentuan.
Kedua, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pasal 15 mengatur ancaman pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp100.000 berdasarkan rumusan undang-undang tersebut, terhadap pelanggaran ketentuan yang dicakup pasal itu. Penerapannya harus melihat jenis pelanggaran dan ketentuan yang berlaku.
Ketiga, UU Ketenagakerjaan. Pelanggaran terhadap kewajiban keselamatan dan kesehatan kerja dapat ditindak sesuai ketentuan pengawasan dan sanksi yang berlaku. Bahkan, Pasal 189 menegaskan bahwa sanksi pidana tidak menghapus kewajiban pengusaha membayar hak pekerja dan/atau ganti kerugian.
Perlu dibedakan bahwa manfaat JKK BPJS merupakan hak jaminan sosial, sedangkan tuntutan ganti kerugian tambahan kepada perusahaan harus didasarkan pada fakta, unsur kesalahan atau kelalaian, dan dasar hukum yang relevan.
Disnaker Kepri dan Pengawas Ketenagakerjaan Jangan Tutup Mata
Kasus ini patut menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau, pengawas ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan, serta UPT terkait yang dipimpin Ibu Susi.
Pemeriksaan langsung ke lingkungan kerja PT Alteco diperlukan untuk mengetahui apakah mesin produksi telah dilengkapi pengaman, apakah pekerja memperoleh pelatihan K3, bagaimana prosedur operasional mesin, serta apakah kecelakaan tersebut telah ditangani sesuai standar keselamatan kerja.
Pengawas ketenagakerjaan juga perlu memeriksa apakah hak korban telah dipenuhi, termasuk perawatan medis, manfaat JKK, santunan cacat sebagian anatomis apabila memenuhi ketentuan medis, serta kewajiban lain yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan.
Jangan sampai pekerja yang kehilangan bagian anggota tubuh akibat kecelakaan saat bekerja justru harus berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya.
PT Alteco Harus Berikan Penjelasan!
Manajemen PT Alteco perlu menjawab secara terbuka apakah benar hingga saat ini belum memberikan kompensasi langsung kepada korban, bagaimana perkembangan klaim BPJS Ketenagakerjaan, dan apa langkah perusahaan untuk menjamin masa depan pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut.
Kasus ini bukan sekadar persoalan administrasi rekening BNI atau pengiriman foto luka melalui WhatsApp. Ini menyangkut keselamatan manusia, tanggung jawab perusahaan, dan perlindungan hak pekerja.
Apabila ditemukan pelanggaran, aparat pengawas ketenagakerjaan harus mengambil tindakan sesuai kewenangannya.
Jangan sampai keuntungan perusahaan lebih diutamakan daripada keselamatan dan hak seorang pekerja.
Redaksi akan terus mengawal perkembangan kasus Nova Simbolon dan meminta klarifikasi resmi dari manajemen PT Alteco. (Wahyu S).
