-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Iklan

Iklan

Tanggapi Pernyataan PTPN I Soal Lahan Selambo, Tokoh Agraria Sumut Fadli Kaukibi Pertanyakan Keabsahan HGU dan Siap Laporkan Dugaan Pidana ke Kejatisu dan Polda Sumut

Senin, 16 November 2026 | November 16, 2026 WIB | 0 Views Last Updated 2026-11-16T14:53:07Z

 



MEDAN | 88news.id :  Menanggapi rilis resmi dari pihak PTPN I terkait klaim kepemilikan dan tuduhan mafia tanah di kawasan Selambo, Pakar/Pemerhati Agraria Sumut sekaligus Pemuka Ikatan Keluarga Anak Melayu Serdang Sumut, Ketua Asosiasi Petani dan Peternak Sumut, serta Ketua Umum LASKAR JANUR KUNING, Fadli Kaukibi, SH, CN, memberikan sorotan tajam dan angkat bicara secara tegas. 


Fadli Kaukibi meminta seluruh pihak untuk bersikap cermat dan teliti dalam mengeluarkan pernyataan maupun klaim mengenai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Menurutnya, klaim PTPN Regional I mengenai keberadaan HGU aktif di area seperti Desa Bandar Klippa (Sertifikat HGU No. 104), Desa Mulyo Rejo (Sertifikat HGU No. 109) Sei Semayang, hingga Tandam Hilir patut dipertanyakan validitas dan dasar hukumnya.


Berdasarkan hasil investigasi dan pembahasan di tingkat Muspika hingga DPRD Deli Serdang, pihak PTPN Regional I diduga menguasai dan mengklaim tanah hingga ribuan hektar selama puluhan tahun tanpa adanya bukti setor uang pemasukan ke kas negara. 


Tanpa adanya bukti penyetoran tersebut, sertifikat HGU yang dipertanyakan diduga tidak autentik atau aspal/di bawah tangan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Akta Autentik sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdata jo. Pasal 164 Permenag/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Selain itu, PTPN Reg I serta Kantor BPN/ATR Deli Serdang dinilai tidak transparan dalam peletakan batas-batas tanah, di mana penguasaan fisik di lapangan diduga jauh melebihi luas yang tercantum dalam sertifikat HGU.




Muncul pula dugaan penggunaan politik belah bambu serta manipulasi yang membuat rakyat seolah-olah ditindas demi pembangunan, sementara tanah gosuran justru diberikan kepada pihak pengembang atau konglomerat properti seperti CitraLand.


Situasi di lapangan semakin memprihatinkan dengan adanya unsur intimidasi fisik berupa kekerasan serta intimidasi administrasi terhadap masyarakat yang dilakukan oleh oknum jajaran Pemkab Deli Serdang dan Kantor ATR/BPN. Penggunaan akta yang tidak autentik atau aspal pada HGU No. 100 di Desa Tandam Hilir dan HGU No. 104 di Desa Bandar Klippa merupakan bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dijerat dengan Pasal 391–393 KUHPidana mengenai pemalsuan surat. 


Berdasarkan prinsip Domein Verklaring yang menyatakan bahwa seluruh tanah yang tak bisa dibuktikan adalah milik negara, seharusnya jika jajaran PTPN Reg I atau Kantor ATR/BPN mengklaim tanah negara berdasarkan UU Perbendaharaan Negara serta PP No. 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, dan Hak Pakai, maka yang wajib dimiliki adalah Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) sebagai milik negara dalam hal pengelolaan.


Lebih lanjut, Fadli Kaukibi menegaskan agar kebijakan yang ada tidak kontradiktif dengan program-program strategis nasional yang saat ini tengah digenjot secara masif oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya Program Ketahanan Pangan (Crop Farming) dan Program Rumah Murah untuk Rakyat.




Sangat ironis dan kontradiktif apabila di satu sisi Presiden Prabowo gencar memperjuangkan ketahanan pangan dan hunian terjangkau bagi masyarakat, namun di sisi lain lahan-lahan yang digarap oleh para petani justru dirampas dan dihadapkan dengan kekerasan, sementara monopoli tanah oleh segelintir swasta dan konglomerat terus dibiarkan. 


Kondisi penindasan ini membuat rakyat pada akhirnya merasa bahwa sistem "Ganti Belanda" era penjajahan kolonial, penjajahan oleh kekuatan asing, serta praktik "londo ireng" masih terus berlaku hingga hari ini. Sungguh naif, penderitaan dan ketertindasan yang dialami rakyat kecil di negeri sendiri ini rasanya beda tipis saja dengan apa yang dialami oleh rakyat Palestina.


Atas berbagai temuan, kejanggalan, dan dugaan penyimpangan tersebut, Fadli Kaukibi menegaskan bahwa pihaknya sedang mengkaji secara mendalam dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh PTPN I yang diduga telah menggunakan HGU palsu. Dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mengambil langkah hukum tegas dengan melaporkan permasalahan ini secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) maupun Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) agar keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dapat ditegakkan. (Iwan).


Iklan

IDCloudHost

HUT Minahasa Ke-598

HUT Minahasa Ke-598

HUT Minahasa Ke-598

HUT Minahasa Ke-598

HUT Minahasa Ke-598

×
Berita Terbaru Update