Batu Bara | 88News.id: Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPC HNSI) Kabupaten Batubara memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batu Bara terkait capaian keberhasilan meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Pencapaian bergengsi dalam tata kelola keuangan ini dinilai tidak lepas dari komitmen kuat dan arah kebijakan yang tepat di bawah kepemimpinan Bupati Batu Bara, Baharuddin Siagian, bersama Wakil Bupati, Syafrizal.
Ketua DPC HNSI Kabupaten Batubara, Bung Nanda Athasi, S.St.Pi, M.M, menyatakan bahwa raihan WTP ini merupakan bukti nyata dari transparansi, akuntabilitas, dan kedisiplinan administrasi yang diterapkan oleh kepala daerah beserta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Kami atas nama keluarga besar DPC HNSI Kabupaten Batubara mengucapkan selamat dan sukses kepada Pemkab Batu Bara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Baharuddin Siagian dan Wakil Bupati Syafrizal. Prestasi WTP ini mencerminkan komitmen kuat kepemimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas," ujar bung Nanda Athasi.(31/5/2026)
Untuk diketahui, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan predikat tertinggi yang diberikan oleh BPK RI atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penilaian ini tidak diberikan sembarangan, melainkan harus memenuhi 4 indikator utama berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara:
1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): Penyusunan laporan keuangan Pemkab Batu Bara dinilai telah sesuai dengan pakem dan regulasi akuntansi yang berlaku di Indonesia.
2. Kecukupan Pengungkapan (Adequate Disclosures): Menyajikan informasi keuangan secara jelas, detail, dan transparan, tanpa ada hal penting yang disembunyikan.
3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan: Penggunaan anggaran daerah dipastikan minim atau bebas dari penyimpangan hukum dan berjalan sesuai koridor regulasi yang berlaku.
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI): Pemkab memiliki sistem pengawasan internal yang kuat guna mengamankan aset daerah dan mencegah terjadinya kebocoran anggaran.
Menurut Bung Nanda, pemenuhan ke-4 kriteria objektif oleh BPK RI ini memiliki dampak psikologis yang sangat positif, terutama dalam meningkatkan kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap iklim pembangunan di Batubara.
Sebagai organisasi yang menaungi masyarakat pesisir, DPC HNSI berharap performa akuntabilitas ini dapat terus dipertahankan, sekaligus dikonversikan menjadi program-program yang menyentuh langsung sektor kelautan dan perikanan.
"Sektor perikanan merupakan salah satu pilar utama ekonomi daerah kita. Dengan manajemen keuangan yang sehat di bawah komando Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, kami optimis program pemberdayaan dan perlindungan bagi nelayan tradisional ke depan akan semakin optimal dan tepat sasaran," tambah Bung Nanda.
Mengakhiri keterangannya, Tokoh Pemuda Perikanan Batubara ini mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya komunitas nelayan, untuk bersama-sama mengawal dan mendukung penuh visi-misi pembangunan yang diusung oleh duet Baharuddin Siagian dan Syafrizal.
"Semoga momentum WTP ini memacu semangat seluruh aparatur sipil negara di Batubara untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan publik terbaik demi terwujudnya Kabupaten Batu Bara Bahagia Saza ," pungkas Bung Nanda Athasi.
(Mukhlis)
